Buol, TabeNews.com – Kondisi ruas jalan Negeri Lama–Modo sepanjang kurang lebih 10 kilometer kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Kerusakan yang terjadi dinilai tidak lepas dari tingginya aktivitas angkutan hasil perkebunan sawit, khususnya Crude Palm Oil (CPO) dan buah sawit.
Namun ironisnya, dua perusahaan yang disebut-sebut paling intens menggunakan jalur tersebut, yakni PT. HIP dan PT. Palma Jaya Lestari, dinilai belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap perbaikan jalan.
Saat ini, penanganan ruas jalan tersebut justru dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah, DPRD, pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat.
Kondisi ini memicu pertanyaan publik terkait tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang seharusnya turut berperan dalam menjaga infrastruktur yang mereka manfaatkan setiap hari.
“Jalan ini setiap hari dilalui kendaraan berat pengangkut CPO dan buah sawit. Tapi ketika rusak, yang bergerak justru pemerintah dan masyarakat. Lalu di mana peran perusahaan?” ungkap salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kerusakan jalan yang cukup parah di sejumlah titik tidak hanya menghambat mobilitas warga, tetapi juga berpotensi membahayakan pengguna jalan. Beban tonase kendaraan berat yang melintas diduga menjadi salah satu faktor utama mempercepat kerusakan badan jalan.
Di sisi lain, gerak cepat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buol dalam menangani ruas tersebut mendapat apresiasi.
Namun, masyarakat menilai upaya ini belum cukup jika tidak dibarengi dengan keterlibatan aktif pihak perusahaan yang turut menikmati akses jalan tersebut.
Sejumlah kalangan pun mendesak agar pemerintah daerah bersikap tegas terhadap perusahaan yang tidak menunjukkan kontribusi.
Evaluasi terhadap izin operasional hingga kewajiban CSR dinilai perlu dilakukan agar ada keadilan dalam pemanfaatan fasilitas publik.
“Jangan sampai jalan ini hanya dijadikan jalur produksi perusahaan tanpa ada tanggung jawab. Pemerintah harus tegas, karena ini menyangkut kepentingan masyarakat luas,” tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT. HIP maupun PT. Palma Jaya Lestari terkait sorotan tersebut.
Masyarakat berharap kedua perusahaan segera angkat bicara dan mengambil langkah konkret untuk turut serta dalam perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Persoalan ini menjadi ujian bagi komitmen semua pihak, baik pemerintah maupun sektor swasta, dalam menjaga keseimbangan antara aktivitas industri dan keberlanjutan infrastruktur daerah.
Redaksi
