Buol, TabeNews.com – Koperasi Kelurahan (Kopkel) Leok 1 kini berada di titik kritis. Ketidakjelasan lokasi usaha, mandeknya program, hingga ketiadaan arah kebijakan membuat ratusan anggota kehilangan kepercayaan. Desakan pengembalian dana pun tak terbendung, memicu kegelisahan serius di tengah masyarakat.
Bendahara Kopkel Leok 1, Aliang Sahura, mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada lokasi yang benar-benar “fix” untuk pengembangan usaha koperasi. Sejumlah usulan yang diajukan justru ditolak, sementara sebagian lainnya masih dalam sengketa.
Satu-satunya aset yang tersedia hanyalah anjungan serta perumahan dinas milik Polri, yang dinilai belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Semua opsi lokasi mentok. Tidak ada kepastian. Sementara anggota terus menuntut kejelasan,” ungkap Aliang dalam keterangannya, di grup WhatsApp Kanal Aspira Warga Buol, Rabu (8/4/2026).
Ironisnya, Kopkel Leok 1 tercatat sebagai koperasi dengan jumlah anggota terbanyak dibanding koperasi desa dan kelurahan lainnya. Lebih dari 200 anggota telah menyetor simpanan pokok dan wajib, dengan total dana yang kini dipermasalahkan, saat ini dana tersebut tersimpan di bank BPD Sulteng.
Namun, besarnya jumlah anggota tidak berbanding lurus dengan progres yang dihasilkan. Koperasi dinilai stagnan, bahkan oleh anggotanya sendiri disebut “fakum”. Ketidakpercayaan pun memuncak.
“Sekarang ini anggota ramai-ramai menuntut uang mereka dikembalikan. Mereka tidak melihat ada perkembangan. Kami pengurus juga tertekan,” tegas Aliang.
Situasi ini bukan hanya terjadi di Leok 1. Sedikitnya tujuh kelurahan disebut menghadapi persoalan serupa, hanya berbeda pada jumlah anggota. Kondisi ini dinilai berpotensi meluas dan mengganggu stabilitas sosial jika tidak segera ditangani secara serius.
“Ini bukan sekadar soal koperasi. Kalau dibiarkan, bisa berdampak pada keamanan daerah. Pemerintah jangan anggap remeh,” tambahnya.
Pengurus koperasi mengaku tidak tinggal diam. Berbagai tahapan telah dilalui, termasuk koordinasi dengan pihak kelurahan. Namun hingga kini belum ada solusi konkret yang bisa menjawab keresahan anggota. Rencana pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tengah disusun, namun situasi sudah terlanjur memanas.
Di sisi lain, dilema juga dihadapi pengurus. Di satu pihak, mereka memahami tuntutan anggota untuk menarik dana. Namun di pihak lain, koperasi memiliki aturan dan mekanisme yang tidak memungkinkan pengembalian dilakukan secara sepihak tanpa keputusan bersama.
“Kami tidak lari dari tanggung jawab. Tapi ini koperasi, ada aturan. Tidak bisa serta-merta uang ditarik tanpa mekanisme. Kami butuh arahan pemerintah,” jelas Aliang.
Dengan kondisi dana terbatas—diperkirakan kurang lebih puluhan juta—serta jumlah anggota yang mencapai hampir 250 orang, pengurus juga mempertanyakan arah usaha yang realistis untuk dijalankan. Tanpa pendampingan dan intervensi serius dari pemerintah daerah, koperasi ini dinilai sulit untuk bangkit.
Desakan kini mengarah langsung kepada Bupati Buol dan Dinas Koperasi agar segera turun tangan. Tidak cukup hanya dengan imbauan, masyarakat menuntut langkah nyata, terukur, dan cepat.
Di tengah polemik tersebut, Bupati Buol H. Risharyudi Triwibowo MM akhirnya angkat bicara. Dalam percakapan di grup WhatsApp Kanal Aspirasi Warga Buol, Bupati merespons langsung keluhan masyarakat dan pengurus koperasi.
“Oke siap Bunda, akan kita percepat proses, sehari dua ini kita akan follow up di tim Pemda, cc. Agus Z. Abidin selaku Kadis Perindagkop,” tulis Bupati.
Pernyataan ini menjadi sinyal awal bahwa Pemerintah Daerah mulai mengambil langkah cepat, setelah sebelumnya dinilai lamban merespons gejolak yang terjadi di lapangan.
Jika tidak, Kopkel Leok 1 bisa menjadi contoh kegagalan program koperasi berbasis masyarakat—yang bukan hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap pemerintah itu sendiri.
Redaksi
