Buol, TabeNews.com — Pemerintah Kabupaten Buol menggelar rapat koordinasi (rakor) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rapat Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Rabu (1/4/2026).
Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, SH., MH, dan dihadiri oleh Plt. Kepala BKPSDM Buol, Plt. Kepala BPKAD Buol Wahyu Setiabudi, SH., MH para asisten Setda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala bagian, serta para camat se-Kabupaten Buol.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyatukan persepsi dan langkah seluruh OPD dalam menjalankan program pembangunan, khususnya di tengah keterbatasan fiskal yang saat ini dihadapi daerah.
“Koordinasi ini penting agar seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama dalam menyikapi kondisi anggaran, sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan optimal,” ujar Sekda.
Selain itu, Sekda juga menyoroti besarnya porsi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buol. Menurutnya, pemerintah daerah tengah merumuskan langkah-langkah strategis guna memastikan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian utama di antaranya kebijakan terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Terkait hal ini, Sekda menegaskan bahwa keputusan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kesejahteraan ASN.
“Terkait TPP, saat ini masih dalam tahap pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Kami memahami bahwa TPP memiliki peran penting bagi kesejahteraan ASN, sehingga kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berupaya merumuskan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pemberian penghargaan (reward), tetapi juga penegakan sanksi (punishment) secara tegas bagi ASN yang tidak disiplin.
Sementara itu, Plt. Kepala BPKAD Buol, Wahyu Setiabudi, dalam penyampaiannya menegaskan bahwa kondisi fiskal daerah saat ini menuntut adanya kedisiplinan tidak hanya dalam kinerja, tetapi juga dalam pengelolaan anggaran.
“Kita harus realistis melihat kemampuan keuangan daerah. Setiap kebijakan belanja, termasuk belanja pegawai, harus benar-benar dihitung secara cermat agar tidak membebani APBD,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan, melainkan mengoptimalkan penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“ASN dituntut tidak hanya disiplin dalam kehadiran, tetapi juga disiplin dalam kinerja dan penggunaan anggaran. Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya sinergi antar-OPD dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, terutama dalam menghadapi berbagai kebijakan nasional yang berdampak langsung pada daerah.
Sekda menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil tetap mengacu pada arahan dan surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri sebagai pedoman utama dalam penyusunan regulasi di daerah. Pemerintah Kabupaten Buol akan menyusun aturan turunan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga mengingatkan seluruh ASN agar tetap menjaga profesionalisme dan semangat kerja, meskipun berada dalam situasi efisiensi anggaran.
“Walaupun dalam kondisi efisiensi anggaran, saya harap seluruh ASN tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab dan semangat seperti biasa. Kita harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menjaga disiplin, meningkatkan kinerja, serta memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan tetap berorientasi pada pelayanan publik di Kabupaten Buol.
Redaksi
