Buol, TabeNews.com – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah dalam Kota Buol menuai sorotan. Pasalnya, menu yang disajikan kepada siswa dinilai monoton dan belum mencerminkan standar gizi seimbang sebagaimana tujuan utama program tersebut.
Pantauan di beberapa sekolah pada Jumat (30/1/2026), menu MBG yang dibagikan umumnya hanya berupa telur rebus atau telur dadar yang dipotong kecil-kecil, disertai sayur campur sederhana.
Minimnya variasi lauk dan porsi tersebut dinilai belum mencukupi kebutuhan gizi siswa, khususnya protein, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan untuk menunjang tumbuh kembang serta konsentrasi belajar anak.
Sejumlah orang tua siswa menyampaikan kekecewaannya terhadap kualitas menu MBG yang diterima anak-anak mereka. Menurut mereka, program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi justru terkesan dijalankan sebatas formalitas.
“Hampir setiap kali hanya telur, telur lagi. Bahkan telur dadarnya digunting-gunting kecil, sementara lauk lain tidak ada. Kami khawatir ini tidak cukup untuk kebutuhan gizi anak,” ujar salah satu orang tua siswa yang enggan disebutkan namanya.
Sorotan juga datang dari masyarakat yang menilai bahwa menu MBG saat ini belum sesuai dengan prinsip Isi Piringku yang direkomendasikan Kementerian Kesehatan, yakni mencakup karbohidrat, protein hewani dan nabati, sayuran, serta buah-buahan dalam porsi seimbang.
Regulasi Harga dan Standar Menu MBG
Berdasarkan regulasi nasional, Program Makan Bergizi Gratis memiliki standar pembiayaan dan komposisi menu yang wajib dipatuhi oleh penyedia maupun pelaksana di daerah.
Pemerintah pusat melalui kebijakan lintas kementerian menetapkan alokasi anggaran MBG berkisar Rp10.000–Rp15.000 per porsi per siswa, tergantung wilayah dan indeks kemahalan daerah.
Anggaran tersebut seharusnya mencakup:
1. Sumber karbohidrat (nasi/umbi/roti),
2. Lauk berprotein hewani (telur, ikan, ayam, atau daging),
3. Lauk nabati (tempe/tahu),
4. Sayur-sayuran,
5. Buah sebagai pelengkap gizi.
Selain itu, pelaksanaan MBG juga wajib memperhatikan Angka Kecukupan Gizi (AKG) anak sekolah sesuai usia, sebagaimana diatur dalam pedoman gizi seimbang Kementerian Kesehatan.
Menu yang disajikan tidak boleh monoton dan harus memenuhi unsur variasi pangan agar kebutuhan nutrisi harian siswa terpenuhi.
Pengamat pendidikan di Buol menilai, lemahnya pengawasan dan evaluasi dapat berdampak pada menurunnya kualitas pelaksanaan MBG di lapangan.
“Jika anggaran sudah ditetapkan namun menu tetap minim, maka perlu ditelusuri apakah masalahnya ada pada perencanaan, pengadaan, atau pengawasan. Program ini menyangkut masa depan generasi,” ujarnya.
Harapan Evaluasi dan Pengawasan
Masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Buol melalui dinas terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, mulai dari penyusunan menu, kesesuaian harga per porsi, hingga pengawasan penyedia makanan di sekolah-sekolah.
Program MBG diharapkan tidak sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan benar-benar menjadi solusi peningkatan gizi dan kesehatan siswa, sejalan dengan visi pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas.
Redaksi
