Buol, TabeNews.com — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Buol, Arfandi A. Wehantow, S.IP., M.Si, melaksanakan audiensi dengan Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, S.H., M.H, Rabu (21/1/2026), sekitar pukul 13.30 WITA, bertempat di ruang kerja Wakil Bupati Buol.
Audiensi tersebut turut dihadiri Sekretaris DPMD Kabupaten Buol Masri Lamaka, S.Ag, Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Nuryadi, S.H, Ketua Forum Kepala Desa Kabupaten Buol Ramli K. Sulu, serta Humas Forum Kepala Desa Irwanto Korompot. Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan pemerintahan desa di Kabupaten Buol.
Dalam pertemuan tersebut, Kadis PMD Arfandi A. Wehantow menyampaikan laporan kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk hasil monitoring dan evaluasi di lapangan, serta beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dan penanganan serius secara terkoordinasi.
Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, dalam arahannya menekankan pentingnya langkah-langkah konkret, terukur, dan sesuai regulasi dalam menindaklanjuti setiap isu strategis yang berkembang di pemerintahan desa.
Ia meminta Dinas PMD untuk segera melakukan pemetaan permasalahan secara komprehensif agar kebijakan dan pembinaan yang dilakukan tepat sasaran.
“Saya minta Dinas PMD segera mengambil langkah-langkah konkret dan terukur, sesuai dengan regulasi yang berlaku, untuk memetakan serta menindaklanjuti isu-isu strategis di pemerintahan desa. Semua harus berjalan sesuai aturan dan mengutamakan kepentingan masyarakat,” tegas Wakil Bupati.
Lebih lanjut, Wakil Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi lintas pihak, termasuk dengan camat, kepala desa, dan forum kepala desa, agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan tertib, efektif, dan akuntabel.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kadis PMD Arfandi A. Wehantow menyatakan komitmennya untuk segera melakukan langkah-langkah pembinaan, pengawasan, serta penataan pemerintahan desa secara berkelanjutan.
Audiensi ini diharapkan menjadi momentum penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Buol dan seluruh pemangku kepentingan desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, profesional, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Redaksi
