Buol, Tabenews.com – Pemerintah Kabupaten Buol terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pengawasan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (SAKIP) Tahun 2025 dan Laporan Hasil Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2025, yang dilaksanakan di Aula Lantai II Kantor Bupati Buol.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol Moh. Yamin Rahim, SH., MH, Inspektur Daerah Wahida, SE, para kepala perangkat daerah, sekretaris OPD, serta pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
Penyerahan laporan hasil pengawasan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan seluruh perangkat daerah menjalankan program dan kegiatan secara efektif, efisien, transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Buol menegaskan bahwa hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah harus menjadi instrumen perbaikan bagi seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Hasil pengawasan ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi cermin kinerja organisasi sekaligus bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan dan penyempurnaan tata kelola pemerintahan. Seluruh perangkat daerah harus mampu menjadikan rekomendasi hasil pengawasan sebagai langkah nyata dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi SPIP terintegrasi sebagai bagian dari upaya pencegahan risiko serta penguatan sistem pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Moh. Yamin Rahim, SH., MH, menyampaikan bahwa penguatan SAKIP dan SPIP merupakan bagian penting dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, setiap perangkat daerah harus mampu membangun budaya kerja yang berorientasi pada kinerja, hasil, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hasil pengawasan ini hendaknya dijadikan motivasi untuk terus melakukan perbaikan. Akuntabilitas tidak hanya diukur dari laporan yang disusun, tetapi juga dari sejauh mana program yang dilaksanakan mampu memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Sekda.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Daerah Kabupaten Buol, Wahida, SE, menjelaskan bahwa pelaksanaan pengawasan SAKIP dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi dilakukan untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian intern serta peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja pada seluruh perangkat daerah.
“Melalui pengawasan dan penjaminan kualitas ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh perangkat daerah memiliki sistem yang mampu mengidentifikasi risiko, mengendalikan pelaksanaan program, serta mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran dan capaian kinerja secara baik dan terukur,” kata Wahida.
Ia berharap seluruh rekomendasi yang diberikan dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sebagai bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
Sementara itu, Plh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buol, Sulastri, SH, menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah atas pelaksanaan pengawasan dan pendampingan yang selama ini diberikan kepada perangkat daerah.
Menurutnya, hasil pengawasan tersebut menjadi masukan yang sangat berharga bagi Dinas Sosial dalam memperbaiki sistem kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat pengendalian internal organisasi.
“Kami memandang hasil pengawasan ini sebagai sarana evaluasi dan pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Rekomendasi yang diberikan akan menjadi perhatian kami untuk ditindaklanjuti secara optimal, sehingga pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang sosial, dapat berjalan lebih baik, tepat sasaran, dan akuntabel,” ujar Sulastri.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas
Redaksi
