Tolitoli, TABEnews.com–Pelantikan beberapa pejabat daerah baru baru ini mendapat tanggapan dari Fahrul Baramuli, salah satu aktivis muda NU Tolitoli.
Fahrul mengungkapkan, kalau kita lihat dari perspektif pemerintahan masa kini, dalam rangka mewujudkan system pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) serta dalam rangka mewujudkan pelayanan publik lebih baik, efisien, efektif dan berkualitas, tentu saja perlu didukung oleh kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nantinya berada di lini depan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat dan akan menerima kritikan (complain) apabila mereka lalai dalam melaksanakan tugas mereka sebagai abdi masyarakat.
Untuk itu, sebagai bagian dari ASN, para Pegawai Negeri Sipil haruslah mempunyai jiwa professional, bertanggungjawab, adil, jujur dan tentu saja mempunyai kompetensi dibidangnya serta sesuai dengan kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya. Ketika kita korelasikan perspektif pemerintahan dengan para pejabat yang mengemban amanah tersebut haruslah mempunyai kompetensi bukan hanya kompetensi manajerial dalam mengelola pemerintahan saja, tetapi juga kompetensi etika dan moral (attitude) yang baik sehingga bisa jadi tauladan bagi staf-staf mereka dan tentu saja tauladan bagi masyarakat. Ekspektasi tersebut tidak salah, karena kalau kita lihat, betapa banyak para pejabat bagus dari keahliannya tetapi bermasalah dari segi etika dan moral seperti terlibat, korupsi dan bentuk penyalahgunaan jabatan lainnya. Yang saya maksudkan disini lebih kepada pendekatan permasalahan kompetensi jabatan yang tidak berkorelasi positif dengan keilmuan mereka.
Pada beberapa kasus yang ditemui dan paling banyak ini terjadi di pemerintahan daerah, ada pejabat yang dilantik tidak sesuai dengan kompetensi keilmuan mereka. Ada pejabat yang mempunyai kompetensi A tetapi dilantik dan ditempatkan di kompetensi C, artinya sangat jauh dari kompetensi dasarnya (Competency Based). Pertanyaannya adalah bagaimana mereka bisa produktif dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerahnya? Tanya ketua Lakpesdam NU tolitoli, Fahrul Baramuli.
Namun kami mengapresiasi pelantikan yang baru baru ini di laksanakan oleh pemda tolitoli, salah satunya, mengganti kadis kesehatan tolitoli yang kami anggap memiliki banyak masalah ketika dia memimpin dinas kesehatan. Namun sayangnya, yang menggantikan nya pula bukan yang memiliki kompetensi yang cukup, di bidang kesehatan, sehingga pemda perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap para pejabat yang menduduki jabatan strategis, namun tidak memilki kompetensi yang sesuai dengan disiplin ilmunya.
Fahrul juga menambahkan, Berkaitan dengan kompetensi jabatan ini, pendekatan yang bisa kita gunakan adalah pendekatan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur. Pendekatan ini digunakan sebagai suatu upaya yang terus dilakukan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur untuk dukungan pada aspek pelayanan publik.
Perkembangan manajemen sumber daya manusia termasuk MSDM dalam konteks aparatur pemerintah, telah mengarah kepada manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi (Competency Based Human Resource Management/CB-HRM). Walaupun pada awalnya konsep CB-HRM berkembang di sektor bisnis, namun sudah banyak negara telah mengadopsi konsep ini untuk diaplikasikan di sektor pemerintahan. Aplikasi CB-HRM di sektor pemerintahan diyakini akan dapat meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur pemerintah yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Basis Kompetensi (Competence Based) sebagai strategi mewujudkan keberhasilan pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut ditunjang dengan profesionalisme dan disiplin Sumber Daya Manusia ASN sebagai salah satu unsur birokrasi sehingga dengan demikian akan dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan meningkatkan produktifitas kinerjanya, papar fahrul, yang juga mantan Sekretaris GP. Ansor Tolitoli
Setelah pelantikan ini, kepada pejabat yang dilantik, Fahrul berharap mereka akan membawa dan memberikan spirit untuk kemajuan organisasinya. Setiap jabatan menuntut persyaratan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dan melakukan inovasi-inovasi untuk perubahan tersebut yang dalam bahasa pemerintahan disebut dengan Inovasi Sektor Publik. Mereka para pejabat yang baru haruslah memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola pemerintahan dan bagaimana memberdayakan para stafnya menuju visi dan misi organisasi yang ditetapkapkan, sesuai visi misi bupati tolitoli. Kemudian melakukan Inovasi yang bertujuan untuk mendekatkan diri pada pelayanan masyarakat sehingga masyarakat merasa bahwa pemerintah hadir melayani mereka. Untuk mewujudkan inovasi tersebut, tentu harus memenuhi kompetensi keilmuan juga. Bagaimana mungkin sebuah inovasi dihasilkan dari seorang pejabat yang mengemban amanah tapi tidak sesuai dengan bidang keilmuannya, tutup fahrul.
