Bangkep, Tabenews.com – Kuasa Hukum Pelapor Muhammad Saleh Gasin, SH., MH hadiri Via Zoom Meeting Bersama Ombudsman RI dalam perkara laporan pemberhentian empat orang perangkat desa Kambani oleh kepala desa Kambani Abd Jalil Mangalia. Rabu (3/7/2024).
Dalam zoom meeting yang dilaksanakan oleh ombudsman RI terkait pemberhentian 4 perangkat desa Kambani oleh kades Kambani Abd Jalil Mangalia kecamatan Buko kabupaten Banggai Kepulauan serta Pemda Bangkep hadir untuk menerima penyerahan LHP oleh ombudsman RI perwakilan Sulawesi Tengah dalam Via zoom meeting.
Ini kegiatan via Zoom meeting ini dihadiri perwakilan dari Dinas Desa Provinsi Sulteng, Dinas Desa Bangkep, camat Buko Selatan, Dinas PMD Bangkep dan Kuasa Hukum Pelapor Muhammad Saleh Gasin, SH.,MH.
Bahwa sebelumnya ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulawesi Tengah telah menerima laporan masyarakat dengan nomor registrasi : 0028/LM/II/2024/PLU perihal dugaan penyimpangan prosedur oleh kepala desa kambani terhadap 4 orang perangkat desa yang diberhentikan pada bulan Oktober 2023 yang tidak sesuai dengan regulasi sebagaimana mestinya.
Dari Hasil LHP Ombudsman menyimpulkan bahwa Kades Kambani melakukan Maladministrasi yakni penyimpangan prosedur dalam pemberhentian Perangkat Desa Kambani pada tanggal 2 Oktober 2023.
Ombudsman dalam siar via zoom meeting meminta agar Kades Kambani melakukan tindakan korektif untuk membatalkan SK Pemberhentian Perangkat Desa.
jika tidak dilaksanakan oleh Kades Kambani maka Ombudsman meminta kepada Pj. Bupati Bangkep untuk menjatuhi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ombudsman mengingatkan bahwa jika Pj. Bupati tidak melaksanakan LHP/rekomendasi Ombudsman maka hal tersebut bisa dijadikan dasar penilaian survei kepatuhan terhadap Pemda Bangkep dan dijadikan dasar melaporkan Pj. Bupati Bangkep ke Kemendagri.
Redaksi : Biro Bangkep
