Tabenews.com, Kota Gorontalo – Dugaan SPPD Fiktif yang melibatkan oknum Komisioner Bawaslu Boalemo, kembali dipertanyakan. Kali ini datang dari Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Provinsi Gorontalo.
Sebagaimana diketahui, DEEP adalah salah satu Lembaga Pemantau Pemilu yang bertujuan untuk menghimpun gagasan konstruktif masyarakat sebagai upaya memberikan kontribusi mewujudkan Pemilu yang berkualitas.
Koordinator Divisi Pendidikan Pemilih dan Pemantauan DEEP Gorontalo Arya Dwi Putra mengatakan, berita buruk yang sempat berhembus ditubuh Bawaslu Boalemo baru-baru ini membuat publik mempertanyakan integritas Bawaslu Boalemo saat ini.
“DEEP menilai ada dugaan pelanggaran asas penyelenggara pemilu disana, apapun alasannya, setiap penyelenggara pemilu harus menjunjung tinggi etika, mementingkan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi/golongan, taat terhadap asas penyelenggara pemilu, maka sudah selayaknya oknum tersebut diberikan sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran etika sekecil apapun itu, ucap Arya.
Saat ini penyelenggara Pemilu Boalemo sedang disibukkan dengan tahapan yang krusial. Belum lama pelaksanaan PSU dilaksanakan di dapil 6 pasca Putusan MK, kini tahapan verifikasi administrasi calon perseorangan Pilkada sedang dipacu.
“Bawaslu Provinsi Gorontalo harusnya segera mengambil sikap, jangan sampai hal ini menjadi bola liar dimasyarakat. Mestinya sudah selesai diberikan sanksi kepada oknum tersebut, entah itu teguran keras atau bisa langsung diberhentikan” tegas Arya.
Terakhir Arya berharap “Bawaslu Boalemo jangan main-main persoalan pengelolaan anggaran, apa lagi saat ini ada dana hibah pilkada dari daerah yang sedang dikelola. Bawaslu Provinsi Gorontalo jangan kehilangan taring menindak jajarannya, sementara beringas memproses pelanggaran di luar” tutup Arya.
Redaksi
