Buol TabeNews.com – Pemerintah Kabupaten Buol menggelar Forum Perangkat Daerah pada Senin (6/4/2026) pukul 09.00 WITA, bertempat di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Buol, Sekretaris Daerah, serta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kabupaten Buol, bersama unsur DPRD, camat, lurah, dan kepala desa.
Forum ini merupakan bagian penting dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan.
Dalam laporannya, Kepala Litbang, Satar MS. Badang, SE, menyampaikan bahwa pelaksanaan forum ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
“Tujuan utama forum ini adalah untuk mendapatkan kesepakatan dan keselarasan program serta kegiatan perangkat daerah dengan hasil Musrenbang kecamatan, dalam rangka penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buol Tahun 2027,” jelasnya.
Ia menambahkan, hasil forum nantinya akan dituangkan dalam berita acara kesepakatan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan daerah.
Satar Badang juga mengungkapkan, berdasarkan rekapitulasi usulan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), terdapat sebanyak 1.056 usulan kegiatan yang akan dibahas.
“Usulan tersebut terdiri dari 586 kegiatan dari desa dan 470 usulan pokok pikiran DPRD. Seluruhnya akan didesk dan disesuaikan dengan prioritas serta kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
Selain itu, Kabupaten Buol juga mengusulkan 30 program kegiatan untuk tahun 2027 pada tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, namun hanya 15 program yang dapat diperjuangkan sesuai batasan provinsi.
Program tersebut meliputi sektor pekerjaan umum, perumahan, lingkungan hidup, pertanian, pangan, kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana.
Penekanan Pengawalan Program Prioritas
Satar menegaskan pentingnya pengawalan program yang diusulkan agar dapat terakomodasi di tingkat provinsi.
“Jika tidak didukung data yang kuat, khususnya berbasis pengentasan kemiskinan, maka program tersebut berpotensi tidak teralokasi. Karena itu diperlukan komitmen bersama untuk mengawal usulan ini,” tegasnya.
Ia juga melaporkan capaian pelaksanaan program strategis nasional tahun 2025 di Kabupaten Buol telah mencapai 76 persen atau 51 dari 67 indikator yang dilaporkan secara berkala.
Sementara itu, Wakil Bupati Buol, Dr. Moh. Nasir DJ Daimaroto, SH, MH secara resmi membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa forum perangkat daerah merupakan wadah strategis untuk menyelaraskan berbagai usulan pembangunan.
“Forum ini adalah mekanisme penting dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat secara partisipatif, sekaligus menghasilkan perencanaan pembangunan yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ia menambahkan, tidak semua usulan dapat direalisasikan dalam satu tahun anggaran, sehingga diperlukan prioritas berdasarkan urgensi, manfaat, dan kemampuan keuangan daerah.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Buol yang menunjukkan tren positif dalam dua tahun terakhir.
Pertumbuhan ekonomi meningkat dari 3,11 persen pada 2024 menjadi 3,46 persen pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 3,3 persen menjadi 3,11 persen, sementara angka kemiskinan turun dari 13,08 persen menjadi 12,48 persen.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami peningkatan dari 70,89 menjadi 71,47. Namun demikian, ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam rasio gini mengalami kenaikan dan menjadi perhatian pemerintah ke depan.
“Ini menjadi catatan penting agar pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan,” tegasnya.
Dukung Program Nasional dan SPM
Wakil Bupati juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi program daerah dengan kebijakan nasional, termasuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021.
Selain itu, dukungan terhadap program strategis nasional seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan juga harus menjadi prioritas.
Ia turut menyinggung sejumlah program nasional yang tengah berjalan di Kabupaten Buol, seperti percetakan sawah baru seluas sekitar 1.000 hektare yang telah mencapai target dan mulai panen, serta program makan bergizi gratis yang masih dalam tahap evaluasi.
Meski dihadapkan pada kondisi efisiensi anggaran, Wakil Bupati optimistis pembangunan daerah tetap dapat berjalan dengan baik melalui sinergi dan kolaborasi seluruh pihak.
“Dengan komitmen bersama dari tingkat kabupaten hingga desa, saya yakin target pembangunan dapat kita capai secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Forum perangkat daerah ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama dalam menyusun perencanaan pembangunan Kabupaten Buol yang lebih terarah dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Redaksi
