Gorontalo, Tabenews.Com – Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Gorontalo menegaskan bahwa dugaan monopoli pengadaan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo bukanlah isu tanpa dasar. Persoalan ini bermula dari pola pengadaan yang dinilai tidak sehat.
sebagaimana telah dimuat dalam sejumlah pemberitaan media sebelumnya, di mana vendor tertentu diduga terus mendominasi paket pengadaan.Pola tersebut menimbulkan kecurigaan publik karena bertentangan dengan prinsip dasar pengadaan barang dan jasa pemerintah: transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas.
Dugaan adanya pengkondisian sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan menjadi sorotan serius, terlebih karena pengadaan tersebut bersumber dari uang rakyat.
Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka atas fakta yang telah dipublikasikan media, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo, justru menunjukkan sikap abai dan terkesan menghindar saat dikonfirmasi oleh wartawan Tabenews.com.
Tidak ada penjelasan komprehensif, tidak ada bantahan berbasis data, dan tidak ada itikad untuk membuka informasi ke publik.“Masalah ini berangkat dari pemberitaan dan fakta awal yang sudah disampaikan ke publik.
Ketika pejabat yang memiliki peran strategis dalam perencanaan dan keuangan justru memilih diam, maka wajar jika publik menaruh kecurigaan,
”tegas Lion Paneo, narasumber dari Aliansi Mpppahasiswa Anti Korupsi Gorontalo.Menurut Lion Paneo, posisi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sangat menentukan arah kebijakan pengadaan. Karena itu, sikap bungkam dan tidak kooperatif bukan hanya mencederai etika pejabat publik, tetapi juga berpotensi menghambat upaya pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara.
Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Gorontalo menilai, diamnya Kasubag Dikes Boalemo bukan sekadar sikap personal, melainkan mencerminkan lemahnya komitmen transparansi di tubuh Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo.
Jika sejak awal pengadaan dilakukan secara terbuka dan profesional, maka tidak akan muncul polemik dan kecurigaan berkepanjangan di ruang publik.
Atas dasar kronologi tersebut, Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Gorontalo menyatakan sikap tegas akan melaporkan dugaan praktik monopoli pengadaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo ke Kejaksaan Tinggi Gorontalo.
Langkah ini ditempuh agar aparat penegak hukum dapat mengusut secara menyeluruh dugaan pengkondisian vendor, penyalahgunaan kewenangan, serta potensi kerugian keuangan negara.
“Pejabat boleh diam, tapi hukum tidak boleh tutup mata. Jika Dinas Kesehatan Kabupaten Boalemo terus menghindar dari klarifikasi publik, maka jalur hukum adalah langkah yang sah dan konstitusional,” tutup Lion Paneo.
