Morowali, Tabenews.com.- DPRD Kabupaten Morowali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Polemik Penyaluran Dana Kompensasi Ganti Rugi Budidaya Rumput Laut Masyarakat Desa Parilangke, Kecamatan Bumi Raya (4/8/2023).
RDP kali ini dihadiri oleh Asisten 1 Setkab Morowali, Dinas Perikanan Kabupaten Morowali, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, Bagian Hukum Setkab Morowali, Camat Bumi Raya, Kades Parilangke, Perwakilan Kodim 1311 Morowali, Perwakilan masyarakat Budidaya Rumput laut, bertempat di Ruang Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Morowali.
Bertindak sebagai Pimpinan Rapat kali ini yakni Anggota DPRD dari Partai Perindo Putra Bonewa dengan anggota Tuji Andrianto (Nasdem), Gafar Hilal (Nasdem) Subhan Matorang (Hanura) dan Aminudin Awaludin (PBB).
Kades Parilangke Rastan dengan tegas mengatakan bahwasanya tidak ada dana yang disalurkan kepada DPRD Kabupaten Morowali atas kompensasi ganti rugi rumput laut di desanya.
“Saya bersumpah bahwa benar DPRD bersih akan hal ini dan tidak ada dana yang diberikan ke pihak DPRD Kabupaten Morowali” tegasnya.
Pimpinan Rapat RDP sekaligus Ketua Fraksi Bintang Persatuan, Putra Bonewa dengan tegas berujar bahwasanya DPRD Morowali tidak menerima aliran dana yang disangkakan dan berupaya semaksimal mungkin mencari titik temu dari Polemik ini.
“Jelas kami tidak menerima dana tersebut dan Pak Desa Parilangke jelas mengatakannya tadi, terkait polemik ini kami sempat mencoba mencari titik temu dan mencoba menengahi masalah ini agar damai tetapi karena banyak sekali perbedaan mulai dari perbedaan mana petani rumput laut yang aktif dan tidak aktif, indikasi selisih nominal yang disalurkan, bahkan sekelompok petani yang merasa dirugikan tetap bersih keras untuk tetap melanjutkan proses hukum, jadi tepat rasanya hasil RDP kali ini adalah rekomendasi untuk diselesaikan secara hukum melalui Polres Morowali” tegas Ketua DPD Partai Perindo Morowali ini.
Asisten 1 Setkab Morowali Rizal Badudin mengatakan sebagai Pemerintah Daerah tentu saja menghargai atas apa saja yang didiskusikan dalam forum terhormat ini, hanya saja permasalahan ini sudah dilaporkan ke Polres Morowali dan dalam proses penyelidikan jadi sebaiknya kita rekatkan kembali rasa persaudaraan kita khususnya bagi Masyarakat Desa Parilangke.
“Permasalahan ini kan sudah dilaporkan ke Pihak Kepolisian jadi kita hormati proses hukum yang bergulir, jadi janganlah karena permasalahan ini kita di Desa saling bermusuhan terlebih ini jelang tahun politik, sangat riskan rasanya jika kita terpecah belah, cukup nantikan perkembangan proses yang berlangsung di Polres Morowali” ujarnya.
Perwakilan Bagian Hukum Setkab Morowali, Hasrun Bukia menambahkan bahwa jalur Non Litigasi atau penyelesaian masalah hukum yang dilakukan diluar pengadilan atau sering disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) tidak dapat dilakukan dalam permasalahan ini.
“Kita ini sudah berdiskusi panjang lebar, bahkan terkesan meruncingkan perbedaan dalam angka angka nominal yang justru akan membuat ribut forum, sesungguhnya APS atau Arbitrase serta Mediasi sudah tertutup pada kasus ini karena kasus ini sendiri sedang bergulir di Polres Morowali” tandas Hasrun.
RDP yang menghadirkan Pihak Kepala Desa Parilangke yang diduga melakukan pemotongan 10 Persen atas Kompensasi Ganti Rugi Petani Rumput Laut berlangsung alot karena Pihak Petani lain yang merasa dirugikan tetap bersikeras meminta pengembalian dana dan proses hukum tetap dilanjutkan. Sebagaimana dalam 2 pekan terakhir polemik terkait kompensasi ganti rugi kepada petani rumput laut atas dampak reklamasi PT.BTIIG ramai di publik.
Pihak perusahaan sejauh ini sudah menunaikan hal yang dituntut sesuai kesepakatan yaitu senilai 5, 3 Milyar akan tetap dalam proses penyaluran di lapangan sangat disayangkan terdapat indikasi pemotongan. Sejatinya pihak petani sangat dirugikan dalam hal ini dan berharap ada titik terang dari proses hukum yang berlangsung di Polres Morowali.MS
