Gorontalo, Tabenews .Com — Rentetan aksi demonstrasi yang terus mewarnai dinamika pemerintahan Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail kini memunculkan pertanyaan serius terhadap efektivitas peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Gorontalo.
Di tengah berbagai tuntutan, kritik, dan keresahan yang disuarakan masyarakat melalui aksi demonstrasi, publik berhak mempertanyakan: di mana peran konkret Kepala Badan Kesbangpol ketika gelombang protes terus menjadi saluran masyarakat untuk menyampaikan persoalan mereka?
Pertanyaan keras tersebut disampaikan Jupri, aktivis dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yang menilai dinamika demonstrasi semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, terutama dalam menjalankan fungsi deteksi dini, komunikasi sosial-politik, serta penyampaian rekomendasi strategis kepada kepala daerah.
Menurut Jupri, stabilitas daerah tidak cukup diukur dari tidak adanya bentrokan, situasi keamanan yang terkendali, atau jalanan yang kembali sepi setelah massa membubarkan diri.
Stabilitas yang sesungguhnya harus dibangun melalui kemampuan pemerintah memahami akar persoalan dan memberikan respons nyata terhadap aspirasi masyarakat.
“Jangan sampai ketika masyarakat berteriak menyampaikan keresahan, pemerintah justru terlihat sibuk mengurus rutinitas birokrasi. Kalau demonstrasi terus bermunculan, sudah seharusnya pemerintah mengevaluasi apa yang sedang terjadi dan sejauh mana perangkat daerah menjalankan fungsinya,” tegas Jupri.
JANGAN HANYA MENCATAT GEJOLAK, TAPI HARUS MAMPU MEMBACA AKAR PERSOALAN
Jupri menilai, posisi Kepala Kesbangpol bukan jabatan yang sekadar menjalankan agenda koordinasi, menghadiri rapat, atau menyusun laporan situasi. Kesbangpol memiliki peran strategis dalam membaca dinamika sosial-politik, mengembangkan kewaspadaan dini, serta membangun komunikasi dengan elemen masyarakat.
Karena itu, rentetan demonstrasi di era pemerintahan Gusnar Ismail patut dijadikan momentum untuk menguji efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut.
Apakah aspirasi mahasiswa dan organisasi masyarakat telah dipetakan secara serius? Apakah persoalan yang berpotensi memicu gejolak telah disampaikan kepada gubernur melalui rekomendasi yang jelas? Apakah koordinasi lintas instansi menghasilkan tindak lanjut yang dapat diukur?
Pertanyaan-pertanyaan itu, menurut Jupri, tidak cukup dijawab dengan laporan kegiatan atau pernyataan bahwa kondisi daerah masih aman dan terkendali.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar laporan bahwa situasi terpantau. Publik ingin tahu apa yang benar-benar dilakukan, persoalan apa yang berhasil ditindaklanjuti, dan apa hasilnya. Jangan sampai gejolak hanya dicatat, tetapi akar masalahnya tidak pernah disentuh,” ujarnya.
DEMONSTRASI BUKAN MUSUH PEMERINTAH, TETAPI PERINGATAN YANG HARUS DIDENGAR
Bagi Jupri, demonstrasi merupakan bagian dari hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, aksi massa tidak semestinya semata-mata dipandang sebagai gangguan terhadap stabilitas daerah.
Sebaliknya, tuntutan yang muncul dalam demonstrasi perlu dibaca sebagai masukan publik yang harus ditelaah sesuai substansi persoalannya.
Apabila masyarakat berulang kali memilih turun ke jalan, pemerintah perlu membuka ruang evaluasi: apakah komunikasi telah berjalan efektif, apakah keluhan telah diteruskan kepada instansi berwenang, dan apakah penyelesaian yang dijanjikan benar-benar dilaksanakan?
Jupri menegaskan bahwa kritik terhadap Kesbangpol bukan berarti menempatkan institusi tersebut sebagai penyebab seluruh demonstrasi. Namun, jabatan dengan tanggung jawab strategis harus terbuka terhadap penilaian publik, terutama terkait efektivitas fungsi yang diembannya.
“Jangan salah membaca kritik. Masyarakat yang turun ke jalan bukan otomatis ancaman bagi stabilitas. Justru pemerintah harus mampu membedakan antara persoalan keamanan dan aspirasi yang memang membutuhkan jawaban. Kalau tuntutan masyarakat tidak dijawab, jangan hanya bertanya mengapa mereka berdemonstrasi. Tanyakan juga apa yang belum diselesaikan,” tegasnya.
GUBERNUR GUSNAR ISMAIL JANGAN TUTUP MATA TERHADAP EVALUASI BIROKRASI
Jupri juga menyoroti tanggung jawab Gubernur Gusnar Ismail dalam memastikan seluruh perangkat pemerintah daerah bekerja secara efektif. Menurutnya, evaluasi terhadap kinerja Kesbangpol perlu dilakukan berdasarkan indikator yang jelas, bukan sekadar penilaian subjektif maupun banyaknya agenda yang telah dilaksanakan.
Gubernur perlu memastikan bahwa fungsi deteksi dini, koordinasi, komunikasi publik, dan penyampaian rekomendasi benar-benar berjalan serta memberikan manfaat bagi penyelesaian persoalan masyarakat. Jika ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya, perbaikan harus dilakukan secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Gubernur harus memastikan bahwa setiap perangkat daerah bekerja sesuai tanggung jawabnya. Jangan sampai pemerintah hanya terlihat bergerak setelah persoalan membesar. Evaluasi perlu dilakukan secara objektif, termasuk terhadap Kesbangpol, agar jelas apa yang sudah dikerjakan dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah,” kata Jupri.
Ia menilai, evaluasi semacam itu justru penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Sebab, stabilitas yang hanya bertumpu pada situasi yang terlihat tenang tanpa penyelesaian persoalan berisiko meninggalkan keresahan yang belum terjawab.
KABAN KESBANGPOL HARUS MENJAWAB, BUKAN SEKADAR BERTAHAN DENGAN LAPORAN
Ditengah dinamika demonstrasi yang berkembang, Jupri mendorong Kepala Kesbangpol Provinsi Gorontalo memberikan penjelasan terbuka mengenai langkah konkret yang telah dilakukan.
Publik perlu memperoleh informasi mengenai pemetaan isu sosial-politik, mekanisme deteksi dini, koordinasi dengan organisasi mahasiswa dan masyarakat, rekomendasi yang disampaikan kepada gubernur, serta tindak lanjut terhadap persoalan yang menjadi perhatian publik.Penjelasan tersebut penting agar penilaian terhadap kinerja institusi didasarkan pada informasi dan hasil kerja yang dapat diuji, bukan sekadar asumsi maupun klaim sepihak.
Jupri juga menekankan bahwa pemerintah perlu menghormati ruang kritik dan memastikan komunikasi dengan masyarakat berlangsung secara substantif, bukan hanya ketika situasi telah menjadi perhatian luas.
“Jabatan strategis harus diikuti tanggung jawab yang jelas. Kalau memang fungsi Kesbangpol berjalan efektif, jelaskan langkahnya dan tunjukkan hasilnya. Kalau masih ada kekurangan, sampaikan apa yang akan diperbaiki. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan,” ujarnya.
JANGAN BIARKAN STABILITAS BERHENTI SEBAGAI SEMBOYAN
Rentetan demonstrasi di Provinsi Gorontalo semestinya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat komunikasi, memperbaiki respons kebijakan, dan mengevaluasi efektivitas koordinasi antarlembaga.
Pemerintah tidak cukup hanya memastikan massa kembali membubarkan diri. Persoalan yang melatarbelakangi aksi juga perlu ditangani oleh instansi yang memiliki kewenangan, dengan perkembangan dan hasil yang dapat diketahui publik.
Jupri menegaskan bahwa tuntutan terhadap transparansi kinerja Kesbangpol merupakan bagian dari kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.Kini, pertanyaan yang perlu dijawab bukan semata-mata berapa kali demonstrasi berlangsung, melainkan sejauh mana pemerintah memahami pesan yang disampaikan melalui aksi-aksi tersebut dan apa langkah nyata yang telah diambil untuk menindaklanjutinya.
Di tengah rentetan demonstrasi pada era Gusnar Ismail, kinerja Kesbangpol patut diuji melalui langkah konkret dan hasil yang terukur. Sebab, stabilitas daerah tidak cukup dijaga dengan memantau gejolak. Pemerintah juga harus mampu mendengar, menjelaskan, dan menindaklanjuti persoalan yang disuarakan masyarakat.
