BUOL, TabeNews.com – Pemerintah Kabupaten Buol menerima Laporan Hasil Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2026 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Penyerahan laporan tersebut berlangsung di Aula Pobokidan Lantai II Kantor Bupati Buol, Senin (24/8/2026). Laporan hasil evaluasi diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, kepada Bupati Buol Risharyudi Triwibowo.
Penyerahan tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Buol, Inspektur Daerah, serta disaksikan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para asisten, staf ahli, sejumlah camat dan kepala bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buol.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah sekaligus memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada pencapaian target pembangunan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buol, Wahida, SE, menyampaikan bahwa hasil evaluasi BPKP menjadi bahan penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan terhadap proses perencanaan, penganggaran, serta sistem pengendalian internal di masing-masing perangkat daerah.
Menurutnya, rekomendasi hasil evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus ditindaklanjuti secara konkret oleh seluruh OPD sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, memberikan sejumlah catatan dan saran strategis kepada Pemerintah Kabupaten Buol.
Pertama, pemerintah daerah diminta memprioritaskan anggaran pada pencapaian target program nasional (Prognas) dan program daerah yang telah ditetapkan.
Kedua, struktur belanja daerah diharapkan tidak didominasi oleh belanja operasional, sehingga ruang fiskal dapat lebih diarahkan untuk program-program yang memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, BPKP mendorong adanya peningkatan tata kelola pengendalian, khususnya dalam penerapan Manajemen Risiko (MR) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Agus menekankan bahwa penguatan pengendalian internal dan manajemen risiko merupakan bagian penting untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah beserta jajaran atas pendampingan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Buol.
“Secara khusus, saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Agus Yulianto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah beserta jajaran. Kehadiran tim BPKP di Kabupaten Buol hari ini merupakan wujud komitmen nyata dan dukungan pendampingan yang sangat berharga bagi kami dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel dan berdampak,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengendalian Internal Perangkat Daerah bukan sekadar agenda rutin pemerintahan. Forum tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran Pemkab Buol untuk melakukan evaluasi, mengidentifikasi kelemahan dan memperkuat komitmen dalam mengawal setiap rupiah anggaran daerah.
“Terima kasih kepada BPKP Perwakilan Sulteng. Hasil evaluasi perencanaan dan penganggaran yang telah kami terima akan kami pedomani dan tindaklanjuti dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran selanjutnya,” tegasnya.
Bupati juga menegaskan bahwa pelaksanaan perencanaan dan penganggaran serta SPIP secara terintegrasi tidak boleh hanya dipandang sebagai tumpukan dokumen administrasi atau pemenuhan formalitas regulasi.
Menurutnya, SPIP harus menjadi benteng pertahanan utama pemerintah daerah dalam memetakan, mendeteksi dan memitigasi berbagai risiko penyimpangan anggaran maupun kesalahan administrasi sejak dini.
“Saya tegaskan kepada seluruh jajaran kepala OPD, saudara sekalian adalah motor penggerak utama pengawasan melekat ini. Budaya pengawasan harus hidup di dalam instansi yang saudara pimpin. Jangan menunggu pemeriksaan dari eksternal baru kita sibuk berbenah,” tegas Risharyudi.
Bupati meminta seluruh kepala OPD memanfaatkan kehadiran BPKP secara maksimal dengan proaktif melakukan konsultasi, terbuka menerima masukan serta meningkatkan kapasitas aparatur, khususnya dalam penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal.
Ia juga menginstruksikan Inspektorat Daerah selaku aparat pengawasan intern pemerintah untuk terus memperkuat kolaborasi dengan BPKP dalam melakukan penjaminan kualitas serta asistensi secara berkala.
Selain SPIP dan manajemen risiko, Bupati juga menyoroti pentingnya pemenuhan indikator Monitoring Center for Surveillance and Prevention (MCSP) sebagai bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi di daerah.
“Target capaian pencegahan korupsi daerah kita harus dioptimalkan. Saya meminta evaluasi mendalam terhadap OPD yang rapor capaiannya masih rendah dan lambat dalam mengunggah dokumen syarat,” katanya.
Bupati menilai capaian MCSP merupakan salah satu gambaran keseriusan perangkat daerah dalam mendukung agenda pencegahan korupsi dan tata kelola pemerintahan yang berintegritas.
Ia pun mengingatkan seluruh kepala OPD agar menghilangkan ego sektoral yang selama ini berpotensi menghambat koordinasi pemerintahan.
“Pengendalian internal tidak akan berjalan optimal jika komunikasi lintas sektor masih tersumbat. Buka ruang koordinasi dan kolaborasi, saling berbagi data secara transparan, dan sinergikan setiap program demi efektivitas anggaran APBD kita di tengah kondisi efisiensi saat ini, terutama menjelang pembahasan anggaran perubahan,” tegasnya.
Menutup arahannya, Bupati meminta seluruh jajaran pemerintah daerah memastikan anggaran belanja benar-benar dikawal agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Buol.
Ia juga mendorong agar program strategis nasional dan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, kualitas infrastruktur terus ditingkatkan, pelayanan publik diperbaiki, serta celah-celah penyimpangan ditutup melalui pengawasan dan pengendalian yang lebih kuat.
“Mari jadikan forum evaluasi hari ini sebagai titik balik untuk bekerja lebih cerdas, lebih disiplin, dan penuh integritas,” pungkas Bupati.
Dengan diterimanya hasil evaluasi BPKP tersebut, Pemerintah Kabupaten Buol diharapkan mampu melakukan pembenahan secara konkret, terutama dalam memastikan perencanaan dan penganggaran semakin tepat sasaran, pengendalian internal semakin kuat, serta setiap kebijakan APBD benar-benar bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Buol.
Redaksi
