Gorontalo, Tabenews.Com – Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Pohuwato diduga belum dibayarkan hingga akhir Juli 2025.
Ironisnya, di tengah keresahan para abdi negara atas hak mereka yang tak kunjung dicairkan, Bupati Pohuwato justru menjadi sorotan publik karena lebih banyak menghadiri dan menginisiasi sejumlah event seremonial dibanding menyelesaikan persoalan krusial di internal pemerintahannya.
Presiden Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (Presbem UNG), Reksa Umar, mengecam keras sikap Bupati yang dinilai tidak peka terhadap kondisi ASN di daerahnya.
“TKD belum dibayarkan, tapi kepala daerah malah sibuk jadi EO. Ini bukan sekadar kelalaian, tapi bentuk penghinaan terhadap para ASN. Mereka bekerja untuk pelayanan publik, tapi hak mereka diabaikan,” tegas Reksa dengan nada tinggi saat ditemui awak media.
Reksa mendesak agar Pemkab Pohuwato, khususnya Badan Keuangan Daerah, segera memberikan klarifikasi terkait keterlambatan tersebut.
Ia juga meminta DPRD Pohuwato untuk segera mengundang pihak eksekutif guna menjelaskan kondisi keuangan daerah yang dinilai tidak transparan.
“Kalau uang tidak ada, katakan. Kalau dipakai untuk kegiatan yang tidak prioritas, itu bentuk pengkhianatan. ASN bukan alat politik, mereka punya hak yang harus dipenuhi,” tambahnya.
Sejumlah ASN yang dimintai keterangan secara tertutup mengaku kecewa. Mereka menilai pemerintah bersikap acuh dan tidak transparan, padahal TKD merupakan bagian penting dari pendapatan mereka untuk menunjang kinerja harian.
Menurut keterangan ASN tersebut, TKD bulan Mei hingga Juni 2025 belum dibayarkan hingga saat ini, dan pihak Badan Keuangan maupun Pemkab Pohuwato belum memberikan kepastian kapan pembayaran akan dilakukan.
Situasi ini semakin menambah deretan kritik terhadap kinerja Bupati Pohuwato yang belakangan lebih sering tampil dalam acara seremonial ketimbang mengurusi problematika birokrasi yang kian kompleks.
