pemerintahan

Pemerintah Tingkatkan Capaian Pendidikan dan Kesehatan dengan Penganggaran di Atas Mandatory Spending (bag 2)

154
×

Pemerintah Tingkatkan Capaian Pendidikan dan Kesehatan dengan Penganggaran di Atas Mandatory Spending (bag 2)

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Tolitoli, TABEnews.com — Komitmen pemerintah daerah untuk memajukan bidang pendidikan dan kesehatan tercermin melalui anggaran yang jauh di atas mandatory spending. Dalam sektor pendidikan, pemerintah berhasil meningkatkan angka partisipasi sekolah untuk anak usia 7-15 tahun hingga mencapai 99%. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan bagi kebutuhan peralatan dan seragam sekolah, dengan alokasi anggaran sekitar Rp500 juta per tahun. Anggaran ini direncanakan akan meningkat menjadi Rp1,5 miliar pada 2025.

Berkat usaha ini, pemerintah daerah memperoleh penghargaan di bidang pendidikan dari pemerintah pusat, yang menandai capaian positif di sektor ini, papar Hikma Ma’ruf Litbang paslon Amanah Besar dalam wawancara eksklusif dengan media ini (26/10).

Di bidang kesehatan, pemerintah di bawah kepemimpinan Amanah Besar berhasil mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,9%. Angka ini melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat, memungkinkan akses jaminan kesehatan BPJS aktif saat itu juga tanpa harus menunggu 12 hari. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pemerintah juga telah menyediakan 15 Puskesmas yang didukung dokter standby 24 jam dan 77 Puskesmas Pembantu (Pustu) dengan tenaga medis yang siaga sepanjang hari. Insentif dokter di Puskesmas sebesar Rp6 juta per bulan, sementara perawat di Pustu mendapat insentif Rp2 juta per bulan. Selain itu, Rumah Sakit Umum Mokopido dilengkapi fasilitas setara RSU Undata, lima Puskesmas paripurna, enam Puskesmas utama, dan Rumah Sakit Hj. Zubaidah Bantilan yang menjadi rumah sakit rujukan dan sedang dalam proses peningkatan fasilitas. Penyediaan ambulans dan mobil Puskesmas keliling juga semakin ditingkatkan untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat.

Pada sektor infrastruktur, pemerintah berhasil membangun jalan sepanjang lebih dari 100 km dan meningkatkan infrastruktur pendukung lainnya. Upaya ini menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan ini turut mendukung posisi indeks Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten yang menempati peringkat 268 dari 416 kabupaten pada 2023. Meski demikian, terdapat beberapa indikator sosial yang masih perlu peningkatan lebih lanjut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah juga menunjukkan peningkatan, dengan nilai 69,68 pada 2023 dari 68,31 pada 2021. Peningkatan ini mencakup aspek usia harapan hidup, tingkat melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. Pemerintah daerah berharap agar nilai IPM ini terus meningkat, seiring dengan peningkatan kualitas layanan di berbagai sektor yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Example 468x60
banner 325x300
Example 120x600