Tolitoli, TABEnews.com–Sapi bantuan ketahanan pangan provinsi, yang terjangkit PMK penangannya terkesan Pemda tidak siap.
Bahkan sapi yang akhir mati itu, diduga tidak memiliki barcode atau eartag palsu dan tidak Mengantongi SKKH.
Ketua Lakpesdam NU Tolitoli, Fahrul Baramuli yang dikonfirmasi media ini, Rabu (18/1) membenarkan bahwa informasi penanganan nya tidak begitu baik.
Sapi yang di berikan kepada kelompok peternakan di Basi Dondo, yaitu di desa Kayu Lompa dan Desa Silondou ternyata di duga tidak memiliki eartag.
Dia menjelaskan, bahwa eartag adalah tanda pengenal atau identitas yang dipasang pada daun telinga yang memiliki kode tertentu sesuai peternakannya.
Tujuan dari pemasangan eartag adalah untuk memudahkan seleksi dan recording serta memudahkan dalam monitoring tata laksana pemeliharaan.
Kemudian memudahkan pencatatan dan pendataan populasi hewan, status reproduksi, serta distribusi hewan ternak. Hewan ternak seperti sapi perlu dilakukan penandaan dan pendataan hewan ternak agar diketahui identitas setiap hewan dan populasi hewan ternak yang sudah divaksinasi secara nasional, bahkan sebelum terjadi PMK, eartag berfungsi untuk mencegah peredaran sapi curian, beber Fahrul.
Terkait dengan adanya bantuan sapi yang terinfeksi PMK di kecamatan Basidondo, kabupaten Tolitoli, Lakpesdam NU tolitoli masih menelusuri darimana asal usul sapi tersebut. Kami sudah menanyakan langsung ke pihak provinsi melalui kabid pengendalian ternak drh. Erwin, ungkap fahrul.
Dalam koordinasi via telelpon tersebut drh. Erwin menjelaskan, bahwa sapi yang masuk tersebut, benar tidak memiliki eartag, jangankan eartag kata dia, SKKH nya saja tidak mereka kantongi.
Karena saat pemeriksaan hewan di pantai barat, kami belum selesai melakukan pemeriksaan, tapi sapi tersebut sudah langsung dibawa ke
Tolitoli ungkap drh. Erwin, jelas Fahrul.
Lakpesdam merasa penjelasan tersebut masih sangat janggal. Karena seharusnya saat sapi tersebut tidak jelas asal usulnya, pihak provinsi sulteng melalui dinas ketahanan pangan, sudah langsung mengambil tindakan dengan melakukan koordinasi dengan satgas atau menghubungi Polda, karena indikasi adanya kesalahan dalam proses pengadaan barang nya sudah jelas, tidak sesuai tata laksana penanganan atau SOP dalam penyaluran ternak. Kan, kalau sapi tidak memiliki eartag, maka sapi tersebut tidak jelas asal usulnya. Apakah sapi tersebut berasal dari daerah zona merah PMK atau sapi dari mana, tanya fahrul.
Mantan ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kab. Tolitoli, kesimpulan sementara yang kami nilai dalam koordinasi kami dengan pihak provinsi yaitu drh. Erwin. Bahwa selaku pihak yang memiliki kewenangan dalam melakukan penilaian terhadap hewan yang sehat atau tidak, harusnya saat mereka lakukan pemeriksaan awal di pantai barat, pihak provinsi sudah seharusnya melibatkan pihak kekarantinaan. Jadi kami menilai ini sesuatu yang terkesan dibiarkan. Koq bisa sapi nya lolos ke tolitoli, padahal sapi tersebut sudah pernah dilakukan pengecekan awal dan mereka menilai ada yang jaggal dengan kondisi sapi. Ini sangat sangat aneh, seru fahrul.
Kemudian terkait penanganan sapi yang positif PMK di Tolitoli, Hingga saat ini belum ada blokade area untuk wilayah kecamatan Basi Dondo. Pemerintah provinsi Sulteng terkesan santai dalam penanganan kasus PMK diTolitoli, padahal mereka yang paling bertanggung jawab terhadap masuknya sapi tersebut di Tolitoli, sesal Fahrul.red